UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG.PU.GO.ID GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN (RETRIBUSI) ASLI DAERAH KOTA BOGOR
DOI:
https://doi.org/10.65244/jrph.v2i1.567Keywords:
Persetujuan Bangunan Gedung, E-Government, SIMBG, Pelayanan Publik, Pendapatan Asli DaerahAbstract
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Downloads
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). New York: Routledge.
Dwiyanto, A. (2017). Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Princeton: Princeton University Press.
Heeks, R. (2001). Understanding e-government for development. Manchester: Institute for Development Policy and Management.
Indrajit, R. E. (2006). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Andi.
Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136.
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities. Public Administration Review, 62(4), 424–433.
OECD. (2014). Recommendation of the council on digital government strategies. Paris: OECD Publishing.
Osborne, S. P. (2010). The new public governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
United Nations. (2020). United Nations e-government survey 2020: Digital government in the decade of action for sustainable development. New York: United Nations.
World Bank. (2016). Digital dividends. Washington DC: World Bank.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Research and Public Horizons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal of Research and Public Horizons agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Research and Public Horizons right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
