Pengalaman Magang di PT Mahirland Sukabumi Divisi Legal dalam Mendukung Kepatuhan Hukum Perusahaan Pengembang
DOI:
https://doi.org/10.65244/jgga.v2i4.1230Keywords:
Kepatuhan hukum, legal drafting, legal due diligence, pengembang properti, PT Mahirland SukabumiAbstract
Sektor pengembang properti menghadapi tantangan regulasi yang ketat terkait legalitas tanah, perizinan berusaha, dan perlindungan konsumen. Penulisan ini menganalisis pengalaman magang di Divisi Legal PT Mahirland Sukabumi dalam menjaga kepatuhan hukum perusahaan pengembang. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi titik rawan ketidakpatuhan, menerapkan standardisasi perancangan kontrak, serta mengevaluasi proses uji kelayakan hukum pada proyek perumahan. Metode yuridis empiris kualitatif digunakan melalui observasi partisipatif, audit regulasi, dan telaah dokumen hukum selama empat bulan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa verifikasi keabsahan alas hak tanah, penyesuaian Perjanjian Pendahuluan Jual Beli sesuai ketentuan perlindungan konsumen, serta pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung berhasil memitigasi risiko sengketa perdata dan sanksi administratif. Simpulannya, integrasi fungsi legal operasional secara preventif memperkuat tata kelola kepatuhan hukum pengembang dan menjamin kepastian hak konsumen perumahan.
Downloads
References
Arifin, Z., & Hidayat, R. (2022). Implementasi Corporate Legal Compliance dan Legal Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Hukum Perusahaan Properti. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2), 245–260.
Harsono, B. (2020). Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2019). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Kementerian PUPR.
Miru, A. (2018). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Rajawali Pers.
Nugroho, S. A. (2020). Hukum Persaingan Usaha dan Kepatuhan Hukum Perusahaan di Indonesia. Kencana.
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22.
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
Siahaan, K., & Purba, R. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Pengembang Properti dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(2), 180–192.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
Universitas Nusa Putra. (2024). Pedoman Study Completion Program (SCP). Universitas Nusa Putra.
Wicaksono, M. A. (2022). Aspek Hukum Kepatuhan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Properti. Jurnal Hukum Pembangunan, 52(1), 89–104.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nisrina Najibah, Ujang Badru Jaman (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal of Golden Generation Abdimas agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Golden Generation Abdimas right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.










