Pengalaman Magang di PT Mahirland Sukabumi Divisi Legal dalam Mendukung Kepatuhan Hukum Perusahaan Pengembang

Authors

DOI:

https://doi.org/10.65244/jgga.v2i4.1230

Keywords:

Kepatuhan hukum, legal drafting, legal due diligence, pengembang properti, PT Mahirland Sukabumi

Abstract

Sektor pengembang properti menghadapi tantangan regulasi yang ketat terkait legalitas tanah, perizinan berusaha, dan perlindungan konsumen. Penulisan ini menganalisis pengalaman magang di Divisi Legal PT Mahirland Sukabumi dalam menjaga kepatuhan hukum perusahaan pengembang. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi titik rawan ketidakpatuhan, menerapkan standardisasi perancangan kontrak, serta mengevaluasi proses uji kelayakan hukum pada proyek perumahan. Metode yuridis empiris kualitatif digunakan melalui observasi partisipatif, audit regulasi, dan telaah dokumen hukum selama empat bulan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa verifikasi keabsahan alas hak tanah, penyesuaian Perjanjian Pendahuluan Jual Beli sesuai ketentuan perlindungan konsumen, serta pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung berhasil memitigasi risiko sengketa perdata dan sanksi administratif. Simpulannya, integrasi fungsi legal operasional secara preventif memperkuat tata kelola kepatuhan hukum pengembang dan menjamin kepastian hak konsumen perumahan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arifin, Z., & Hidayat, R. (2022). Implementasi Corporate Legal Compliance dan Legal Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Hukum Perusahaan Properti. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2), 245–260.

Harsono, B. (2020). Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2019). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Kementerian PUPR.

Miru, A. (2018). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Rajawali Pers.

Nugroho, S. A. (2020). Hukum Persaingan Usaha dan Kepatuhan Hukum Perusahaan di Indonesia. Kencana.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Siahaan, K., & Purba, R. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Pengembang Properti dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(2), 180–192.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Universitas Nusa Putra. (2024). Pedoman Study Completion Program (SCP). Universitas Nusa Putra.

Wicaksono, M. A. (2022). Aspek Hukum Kepatuhan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Properti. Jurnal Hukum Pembangunan, 52(1), 89–104.

Published

2026-11-16

How to Cite

Pengalaman Magang di PT Mahirland Sukabumi Divisi Legal dalam Mendukung Kepatuhan Hukum Perusahaan Pengembang. (2026). Journal of Golden Generation Abdimas, 2(4), 41-46. https://doi.org/10.65244/jgga.v2i4.1230

Similar Articles

11-20 of 21

You may also start an advanced similarity search for this article.