KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER
DOI:
https://doi.org/10.65244/jggls.v2i1.457Keywords:
Klausula, kematian debitur, Shopee PayLaterAbstract
Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Downloads
References
Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan hukum kontrak elektronik. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 128–139.
Amalia, M., et al. (2025). Buku referensi pengantar hukum Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Arjuna, H., & Thahira, A. (n.d.). Kumpulan catatan pengertian dasar tentang hukum. Jakad Media Publishing.
Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. JCA of Law, 1(1).
Azhar, E., Pratama, B., & Benni, B. (2025). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 342.
Bua, N. D. (2025). Kajian hukum atas perjanjian utang piutang terhadap debitur yang meninggal sebelum utang lunas. Lex Privatum, 15(3).
Buku ajar hukum perancangan kontrak. (2024). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Cyberlaw Indonesia. (n.d.). Cyber law: Kontrak elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha. https://www.tokobukuonline.com
Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian perjanjian kredit dalam hal debitur telah meninggal dunia tanpa kepemilikan asuransi (Studi di PT Bank Nagari Cabang Utama). UNES Law Review, 6(1), 3874–3889.
Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pandemik. Jurnal Education and Development, 8(3), 309–310.
Dinata, H., Ismail, & Hari, P. A. (2023). Kepastian hukum pandemi Covid-19 sebagai penentuan keadaan kahar dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Jurnal Ilmiah JIGE, 4(2), 608.
Efendi, J. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Kencana.
Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SPayLater pengguna Shopee. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2), 1–17.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2009). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
Filmadina, N., et al. (2025). Pengembangan hukum perjanjian dalam era digitalisasi di ekonomi Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 3(5), 5889–5898.
Force majeure dan kredit perbankan. (2025). CV Gita Lentera.
Halimah, N. L., & Indrawati, S. (2025). Hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Hamzah, A. (2005). Kamus hukum. Ghalia Indonesia.
Hartanto, B., & Indriyani, L. (2022). Minat beli di marketplace Shopee. PT Inovasi Pratama Internasional.
Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang merugikan konsumen. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 207–231.
Kelsen, H. (2006). Teori umum tentang hukum dan negara. PT Raja Grafindo Persada.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Larasati, D., & Hwihanus, H. (2023). Upaya pengembangan dan peran sistem informasi manajemen dalam e-commerce Shopee. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 1(1), 78–89.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana.
Mu’awanah, Y., et al. (2025). Keabsahan suatu perjanjian. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(1), 174–181.
Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3(4), 46–60.
Nurfadillah, M. (2025). Hukum kontrak di era digital. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(1), 185–193.
Pengantar hukum Indonesia. (2020). Deepublish.
Pengantar hukum perdata. (2025). CV Gita Lentera.
Pitaloka, N. K. I. D., & Sudharma, K. J. A. (2025). Keabsahan syarat dan ketentuan flash sale dalam kontrak elektronik. Al-Zayn, 3(5), 7825–7834.
Pratama, A. A. (2023). Status utang apabila pemilik utang meninggal dunia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(1), 37–46.
Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, D. (2025). Akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris. Semarang Law Review, 6(1), 184–197.
Purba, M. R. (2020). Kamus hukum internasional dan Indonesia. Widyatamma.
Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology terhadap perilaku manajemen keuangan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis, 11(1), 80–91.
Salim, H. S. (2021). Pengantar hukum perdata tertulis (BW). Bumi Aksara.
Subekti. (2002). Hukum perjanjian. Intermasa.
Subekti. (2008). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
Subekti, R. (2019). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Alfabeta.
Suara.com. (2025). Shopee PayLater: Kematian bukan keadaan kahar, netizen ceritakan kasus tagihan setelah debitur meninggal dunia. https://www.suara.com
Telaumbanua, T. H. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. Lex Privatum, 13(1), 45–60.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Wicaksono, S. H. F. S. (n.d.). Panduan lengkap membuat surat-surat kontrak. VisiMedia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Journal of Golden Generation Legal Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal of Golden Generation Legal Science agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Golden Generation Legal Science right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
