Dilema Hukum Kepemilikan Asing dalam Akuisisi Perbankan Nasional Antara Keterbukaan Investasi dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Abstract

Dewasa ini, meningkatnya arus investasi asing di sektor perbankan nasional menimbulkan dinamika baru dalam struktur kepemilikan lembaga keuangan di Indonesia. Fenomena akuisisi bank nasional oleh investor asing, seperti akuisisi Permata Bank oleh Bangkok Bank dan Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank, Bank Danamon oleh MUFG Bank Ltd dari Jepang yang menguasai mayoritas sahamnya.memperlihatkan semakin terbukanya sistem keuangan Indonesia terhadap globalisasi ekonomi. Namun, di balik keterbukaan tersebut muncul tantangan hukum terkait perlindungan kedaulatan ekonomi nasional dan efektivitas regulasi pengawasan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kepemilikan asing dalam sektor perbankan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kebijakan keterbukaan investasi dan upaya menjaga stabilitas serta kedaulatan finansial Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi investasi asing dalam koridor hukum yang jelas, pengawasan pasca-akuisisi dan pengendalian manfaat akhir (ultimate beneficial ownership) masih memerlukan penguatan agar tidak menimbulkan ketergantungan struktural terhadap modal asing dalam sistem perbankan nasional.