ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENGUJAN, KECAMATAN TELUK BINTAN, KABUPATEN BINTAN
DOI:
https://doi.org/10.65244/jggm.v2i3.794Keywords:
Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, tata kelola desaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Downloads
References
Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197–215.
Dwiandika, B., & Gesmi, I. (2024). Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan: Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 599–617.
Jamal, F. (2021). Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 108–118.
Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Tanah Pilih, 2 (1), 62–74.
Rahmat, S., Nawawi, D., & Irwan, A. L. (2024). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa: Mewujudkan Good Governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 987–996.
Ruwanti, S., & Nurhasanah, S. (2020). Pemetaan Potensi Desa Dalam Upaya Mengembangkan Desa Wisata di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. National Conference for Community Service Project (NaCosPro), 2(1), 32–37.
Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Lib. Unnes. Ac. Id, 4, 9–15.
Pala, A. Y., Purwatiningsih, A., & Arvianti, E. Y. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. Jurnal Ilmiah Publika, 11(2), 516-524.
Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. Jurnal Analogi Hukum, 4(1), 82-87.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Golden Generation Multidisciplinary
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal of Golden Generation Multidisciplinary agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Golden Generation Multidisciplinary right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
